Partai Republik Prabovo Subime ditandatangani oleh Pengawasan Presiden (Parpress), yang mengatur nelayan, petani, dan pidato kredit perusahaan (UMKM) yang sensitif, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Sunarso, CEO BRI, kehadiran kebijakan ini sangat penting bagi petani dan nelayan yang menderita.
“Faktanya, sudah lama menunggu. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan dana dan mencoba untuk kembali,” kata Sunarso pada konferensi pers pada hari Rabu (30.10.2024).
Dia menekankan perlunya menentukan standar yang jelas untuk menghindari risiko moral. Dengan kebijakan ini, Bri berharap tidak ada yang akan mendaftar di daftar hitam sehingga petani dan nelayan dapat kembali ke perekonomian.
“Implementasi kebijakan ini memiliki dampak positif pada kinerja keuangan bank dan masyarakat,” kata Sunarso.
Sebelumnya, kepala Departemen Penelitian Ekonomi Republica telah memutuskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengembalikan ketersediaan kepada departemen yang bersangkutan.
“Dengan pembatalan pinjaman ini, pengiriman kredit luas, yang akan membantu menghindari penahanan UMKM, petani dan nelayan yang tidak memiliki pemasok pinjaman berlisensi,” katanya.
Semakin banyak UKM dengan peringkat kredit diharapkan meningkatkan investasi mereka. “Efek dari ini tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi umum, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kekuatan daya beli masyarakat juga positif,” jelasnya.
Data Kemenkap-UMKM menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang 99,99 % dari total bisnis dan menyerap 96,92 % karyawan. “Mengembalikan ketersediaan modal melalui pemutihan kredit meningkatkan pekerjaan dan mempromosikan kecepatan pengentasan kemiskinan di negara ini,” kata Suhindarto.
Comments are closed