Jakarta – Publik bertanya apakah Ujian Nasional (PBB) akan diadakan pada tahun 2025. PBB sebelumnya telah dihapus karena dianggap terlalu fokus pada hasil akhir dan mengabaikan proses pendidikan siswa.
Secara keseluruhan, kembalinya PBB menjadi topik percakapan publik karena itu mempengaruhi aspek dasar pendidikan yang memiliki dampak luas pada siswa, guru dan masyarakat.
Baca juga: Menteri Pendidikan: PBB masih diperlukan untuk menerima siswa baru
Banyak partai mengkritik PBB karena menciptakan tekanan mental bagi siswa dan guru dan dianggap mencerminkan kemampuan holistik siswa. Ada kekhawatiran tentang wacana pengembalian PBB bahwa masalah serupa akan diulang.
Kritik PBB sering melibatkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antar daerah. Siswa di daerah dengan fasilitas pelatihan yang tidak proporsional sering dirugikan dalam sistem yang mengandalkan tes standar nasional.
BACA JUGA: Letakkan sinyal PBB, ada lebih banyak, Menteri Pendidikan dan Pusat Abdul Mu’ti: Tunggu untuk pemberitahuan, kesabaran
Jika PBB diperbarui, karena pemerintah memastikan bahwa pendekatan dan kualitas pendidikan yang setara akan menjadi masalah penting dalam diskusi ini.
Di tengah -tengah kontroversi ini, Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah (Mendikdasmin) Abdul Mu’ti memberikan sinyal PBB yang dipaksakan. Tapi apakah itu di tahun 2025?
Menteri Pendidikan dan Pusat Abdul Mu’ti, ketika media bertemu di Kantor Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Manusia yang koordinasi (PMK), menjelaskan bahwa konsep PBB disiapkan, tetapi pada tahun 2025 tidak mungkin dilakukan di nasional tingkat.
Comments are closed