Anggota Parlemen AS Desak Joe Biden Tunda Larangan TikTok pada 19 Januari 2025

Liputan6.com, Jakarta – Dua anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Kongres dan Presiden Joe Biden untuk memperpanjang batas waktu hingga 19 Januari bagi ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di China, untuk menjual asetnya ke TikTok atau dilarang beroperasi di Amerika Serikat (AS). Ini mengundang Anda untuk menghadapinya.

Joe Biden dapat memperpanjang tenggat waktu hingga 90 hari jika dia mengonfirmasi bahwa ByteDance telah membuat kemajuan signifikan menuju divestasi, tetapi kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak akan memenuhi standar tersebut.

Senator Edward Markey mengatakan dia berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk menunda batas waktu ByteDance harus menjual TikTok atau menghadapi larangan hingga 270 hari.

Pelarangan TikTok akan menghilangkan ekosistem informasi dan budaya yang unik serta membungkam jutaan orang, kata Markey, seperti dikutip US News Selasa (14/1/2025).

“Larangan TikTok juga akan menimbulkan konsekuensi serius bagi jutaan orang Amerika yang bergantung pada aplikasi tersebut untuk koneksi sosial dan penghidupan ekonomi mereka. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi.”

Anggota Kongres Ro Khanna juga meminta Biden untuk menunda larangan ini agar 170 juta orang Amerika tidak kehilangan kebebasan berekspresi.

Jika pengadilan tidak memblokir undang-undang tersebut pada hari Minggu, 19 Januari 2025, pengunduhan baru aplikasi TikTok dari toko aplikasi Apple (App Store) atau Google (Play Store) akan dilarang, namun pengguna yang memasang aplikasi tersebut akan tetap memiliki akses. ke aplikasi untuk jangka waktu tertentu.

Karena App Store atau Google Play Store dilarang memberikan dukungan, layanan akan terganggu dan akhirnya berhenti berfungsi. Belum ada pernyataan dari Gedung Putih mengenai hal ini.

Di sisi lain, pemerintah China dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana yang memungkinkan Elon Musk membeli operasi TikTok di Amerika Serikat (AS) untuk secara efektif mencegah pelarangan aplikasi tersebut.

Rencana darurat ini adalah salah satu dari beberapa opsi yang sedang dijajaki Tiongkok ketika Mahkamah Agung AS mempertimbangkan apakah akan menegakkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, untuk memindahkan bisnis TikToknya ke AS pada 19 Januari 2025.

Setelah batas waktu tersebut, penyedia layanan internet pihak ketiga akan dikenakan sanksi jika mendukung operasional TikTok di negara tersebut.

Berdasarkan rencana ini, Elon Musk akan mengawasi X (sebelumnya Twitter), yang kini dimilikinya, dan bisnis TikTok di AS, demikian laporan Bloomberg, Selasa (14/1/2025).

Namun, pejabat pemerintah Tiongkok belum memutuskan apakah rencana tersebut akan dilanjutkan. Laporan dari Bloomberg menyoroti bahwa rencana tersebut masih bersifat awal.

Masih belum jelas apakah ByteDance mengetahui rencana pemerintah Tiongkok dan keterlibatan TikTok dan Musk dalam diskusi tersebut.

Para pejabat senior Tiongkok membahas rencana darurat untuk masa depan TikTok di Amerika Serikat sebagai bagian dari diskusi yang lebih besar mengenai kerja sama dengan Presiden terpilih Donald Trump.

Juru bicara TikTok merespons dengan cepat dan jelas mengenai masalah ini.

“Kami tidak dapat mengomentari hal-hal yang sepenuhnya tidak benar,” kata juru bicara TikTok melalui email kepada CNBC International. Sementara itu, X belum memberikan komentar.

Pekan lalu, Mahkamah Agung mengadakan argumen lisan mengenai undang-undang yang dapat melarang TikTok yang ditandatangani oleh Joe Biden pada April 2024.

Tim hukum TikTok berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar kebebasan berekspresi jutaan pengguna AS, sementara pemerintah AS mengatakan kepemilikan ByteDance atas TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional.

Karena Mahkamah Agung rupanya memihak pemerintah, TikTok bisa mengandalkan keputusan Donald Trump yang masa jabatan keduanya dimulai pada 20 Januari 2025.

Trump, yang mendukung pelarangan TikTok pada masa pemerintahan pertamanya, kemudian berubah pikiran tentang masalah ini.

Pada akhir Desember 2025, ia meminta Mahkamah Agung untuk campur tangan dan memaksakan penundaan penerapan larangan Joe Biden terhadap TikTok untuk memberinya waktu menemukan ‘solusi politik’.

Retorika Trump terhadap TikTok mulai berubah pada bulan Februari setelah ia bertemu dengan miliarder Jeff Yass, seorang megadonor Partai Republik dan investor besar di ByteDance yang juga memiliki saham di perusahaan media sosial Trump, Truth Social.

CATEGORIES:

Teknologi

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.
PAY4D gbk99