LIPUTAN 6.com, Pusat Studi Jaminan Sosial Universitas Iacarta de Indonesia (PKJS UI) Presiden Jakarta, IR. Arya Satriya mengatakan masih ada banyak kekurangan dalam kendali Pemerintah 2024 atau di PP No. 28 tentang kesehatan.
“Tapi sangat disayangkan bahwa masih ada banyak kesenjangan dalam perlindungan zat adiktif yang akan melemahkan upaya untuk mengendalikan tembakau di masa depan,” kata Ayana pada pertemuan media pada hari Rabu, 31 Juli 2024 di Jacarta.
Menurutnya, perokok Indonesia adalah aturannya karena batang nomor 20 per paket hanya saat merokok rokok kuku. Selain larangan iklan, hanya berlaku untuk media sosial dan selain media sosial, media digital sangat besar.
“Tentu saja, ini akan menjadi celah dalam kelemahan PP ini yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap bahaya rokok dan rokok elektronik.”
Profesor Hasbullah Thavrani mengatakan sejalan dengan presiden Komisi Nasional Arya untuk mengendalikan tembakau bahwa kontrol ini tidak ideal.
“Meskipun kontrol ini tidak ideal, kami berterima kasih kepada Presiden Jokoi karena telah menandatangani PP ini untuk kesehatan,” kata Hasbullah pada kesempatan yang sama.
Dia menyadari kesulitan dalam mengendalikan tembakau pengontrol yang kaku dan sempurna dalam PP ini karena intervensi dan tekanan luar biasa dari industri rokok dan para pengikutnya.
“Tetapi dengan semua batasan PP ini, kami mendorong Presiden Jokoi dan Presiden Pak Prabo yang terpilih dan stafnya untuk mengelola PP No. 20 tahun 2021 segera. Kami siap membantu orang memahami hak -hak mereka tentang perlindungan kesehatan,” tambahnya.
Presiden Pusat Dukungan Kontrol Tembakau juga hadir di pertemuan media – Asosiasi Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKM), Dr. Summarjati Arjoso. Di sana dia mengatakan bahwa PP ini membuatnya wajib untuk menegakkan aturan wajib dalam kementerian teknis.
“Agar tingginya konsumsi rokok di negara ini, bukan hanya pekerjaan Kementerian Kesehatan (Kemenx), yang juga memiliki pengaruh berbagai sektor,” kata Sumar.
Dia menambahkan, “Peran pemerintah daerah yang akan sangat besar dalam menerapkan aturan -aturan ini dan akan menjadi bagian yang sangat penting, sehingga pemerintah daerah dapat diharapkan aktif di wilayah masing -masing.”
Secara khusus, tiga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil telah menyoroti perlindungan zat adiktif. Sebelumnya, kontrol implementasi undang -undang (ACT) yang terkait dengan 17 tahun 2023 disetujui pada 26 Juli oleh kontrol pemerintah atau nomor PP 28 hingga 28 dalam kesehatan.
Ini memiliki perlindungan zat adiktif yang dikendalikan, pemasaran, dan penggunaan tembakau adiktif dan produk rokok elektronik (artikel 429 – 463), yang merupakan kecemasan masyarakat sipil.
Ketiganya optimis bahwa kontrol perlindungan zat adiktif ini dapat memberikan publik terhadap produk zat adiktif berkelanjutan untuk meningkatkan konsumsi Indonesia. Terutama antara anak -anak dan remaja.
Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara di dunia. Survei Tembakau Global untuk Orang Dewasa (GATS) 2021 Perokok menyebutkan 34,5 persen dari seluruh populasi Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, 1,5 juta perokok dewasa ditambahkan ke perokok dan meningkatkan penggunaan rokok elektronik 10 kali dalam satu dekade. Serta penyebaran perokok pria yang masih menempati posisi tertinggi di dunia.
Di sisi lain, perokok siswa berada dari 10 hingga 18 tahun 7,4 persen (Indonesia Health Survey, 2023), yang mengancam akan mengembangkan otak mereka karena kecanduan nikotin.
Sementara itu, penyakit serius non -inflamasi seperti peningkatan kanker paru -paru dengan penyebab utama risiko stroke, penyakit jantung dan merokok, dan permintaan untuk klaim asuransi kesehatan (BIPIZ) menempati posisi kesehatan yang lebih tinggi.
Efek lain juga dipicu, seperti kerugian bantuan kemiskinan dan mengurangi pukulan, mengambil sebatang rokok.
Comments are closed