LIPUTAN6.
Menteri Perlindungan Migran Migran (P2MI) Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan pemindahan moral pada akhirnya akan dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Perkiraan, pemulihan pabrik akan segera dilakukan dalam waktu dekat bulan ini.
“Dewa Liar, Maret (2025), jika tidak ada hambatan, kami berharap bahwa pada 20 Maret 2025),” kata Karding setelah bertemu Kadin di Jakarta, dikutip pada hari Sabtu (15/03/2025).
Karding mengatakan pemulihan TKI Moorrier di Arab Saudi menerima dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subaianto.
“Presiden mengatakan besok, dan dia meminta saya untuk mempersiapkan segalanya, termasuk skema pelatihan,” tambahnya.
Selain itu, RI 1 juga meminta untuk menyiapkan skema pelatihan sebelum mengirim pekerja migran ke Arab Saudi. Ini berkontribusi pada perubahan bagian dari penyediaan penempatan pekerja migran, dengan mengurangi jumlah pekerja di sektor internal dan meningkatkan laboratorium yang berkualitas (pekerja dengan keahlian spesifik).
“Dia (Prabowo) telah meminta pelatihan dalam skema pelatihan, yang pada akhirnya akan membawa. Kami pada akhirnya ingin pindah dari 80 persen menjadi 60 persen,” kata Karding.
Karding tidak lagi mengingat potensi kekerasan terhadap pekerja migran. Karena, ia menganggap Arab Saudi komitmen terhadap perlindungan pekerja dari banyak negara lain. Meskipun Arab Saudi melanggar janji ini, pemerintah Indonesia tidak ragu -ragu untuk muncul kembali.
“Jadi, jika saya menilai Taiwan di Malaysia, mereka bisa lebih baik (Arab Saudi). Dan raja baru ini benar -benar bekerja,” kata Karding.
“Tapi kita akan melihat keterampilan nanti. Nanti, jika ada masalah, kita sekali lagi moratorium,” katanya.
Di masa lalu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah ingin membuka kembali kerja sama bilateral yang terkait dengan pekerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, setelah Mill diberlakukan pada 2015. Arab.
Itu dikirim oleh Karding setelah bertemu Presiden Prabowo Subaianto di Istana Presiden Jakarta (Jumat (14/03/2025).
“Sekarang saya menghadapi presiden untuk melaporkan rencana kami, Kementerian P2MI, untuk membuka kembali kerja sama bilateral menempatkan pekerja di Arab Saudi. Kami tahu bahwa sejak 2015 Perjanjian Arab Saudi berada di Indonesia,” kata Karding.
Menurutnya, moral yang berlangsung hampir satu dekade telah menyebabkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia pergi ke Arab Saudi ilegal setiap tahun.
Oleh karena itu, Kementerian P2MI berbicara kepada Kementerian Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama.
“Inilah yang kami laporkan kepada Presiden dan dalam waktu dekat, MOU akan menandatangani kontrak dengan Jeddah,” jelasnya.
Karding mengatakan Pratbowo menyambut rencana untuk membuka kembali kerja sama ini. Prabowo juga menuntut agar skema pelatihan dan penempatan pekerja disiapkan segera.
“Alhamdulillah, dia setuju dengan kekuatan dan kami tahu bahwa, kali ini, Arab Saudi menjanjikan hampir 600 ribu pesanan kerja, 600 ribu orang untuk dikirim ke sana, terdiri dari 400 ribu pekerja lingkungan internal, yang menjanjikan pekerja formal,” katanya.
Dia menekankan bahwa sistem perlindungan tenaga kerja Saudi telah mengalami peningkatan yang signifikan di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).
Pekerja akan menerima jaminan upah minimum di 1.500 (Saudi Riyal), serta berbagai kesehatan, kehidupan, pekerjaan.
“Lalu ada integrasi data, sehingga non -corcocele secara otomatis memasuki data nanti dan mengontrol bersama,” kata Karding.
Mengenai skema kerja sama, Karding mengatakan model yang diterapkan mirip dengan mereka yang cocok dengan Hong Kong dan Taiwan, di mana perusahaan pekerja migran (P3MI) Indonesia akan bekerja sama dengan agen Arab Saudi. Pekerja akan menerima bonus umrah
Dia juga menambahkan bahwa setiap pekerja Indonesia yang lulus kontrak dua -A akan menerima bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi.
“Yang menarik adalah bahwa setiap kali setelah kontrak 2 tahun, Indonesia kadang -kadang akan diberi bonus umrah,” katanya.
Jika MOU dapat ditandatangani sesuai dengan Rencana Maret, maka pengiriman PMI ke Arab Saudi diperkirakan akan dimulai hingga akhir Juni 2025. Ini sesuai dengan Direktur Prabowo, berharap morator dapat segera pulih, mengingat potensi ekonomi besar kerja sama ini.
“Pesan akan segera dihapus, karena peluangnya sangat tinggi. Pertukaran eksternal cenderung masuk RP31 triliun. Pengiriman uang yang akan memperkenalkan kemungkinan jika kita dapat menempatkan lebih banyak Rp600 ribu,” Karding menyimpulkan.
Comments are closed