JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Klamikar) menjamin tidak akan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi 20, 2524.
Direktur Hubungan Ketenagakerjaan Umum dan Hubungan Sosial
“Penundaan. Karena kami tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata India saat dihubungi, Kamis (21/2024).
168/PUU-XXI tentang Pemeriksaan Materi Undang-Undang Hak Cipta Kementerian Ketenagakerjaan telah sesuai dengan keputusan, termasuk ketentuan terkait upah minimum.
Kementerian Urusan Korporat juga menyatakan tujuan dari seluruh gubernur. Selain itu, masyarakat juga meminta gubernur agar data tersebut ditransfer ke daerahnya.
Comments are closed