Courtum6.com, Jakarta – Pemerintah merencanakan pajak amnesti III Pajak III. Namun, ekonomi pengamat khawatir bahwa politik tidak memiliki dampak yang signifikan.
Media Direktur Kebijakan dan Hukum Umum (Celios) Wahyud Asar Askar mengungkapkan indra mereka. Pelajari pada volume dua amnesti, maka negara pembayar pajak secara signifikan.
“Pertama -tama, nilai properti dalam amnesti 1. Khususnya pajak Repatria hanya menghasilkan 147 triliun rp,” lihat Wahyu (2/2/2/2025).
Dia juga melihat tren yang sama. Sebagai contoh, hasilnya mencapai 129 triliun rp, meskipun targetnya adalah 165 triliun RP RP. Misalnya, mereka mengklaim bahwa pemerintah belum mencapai tujuan.
“Ini menunjukkan bahwa permintaan amnesty belum lebih dekat dengan pemerintahannya sendiri,” katanya.
Kedua, wahyu media menekankan ketika pemerintah memutuskan untuk mengisi jumlah volume 2 amnesti pada tahun 2022. Hasilnya dianggap tidak nyaman untuk pertama kalinya.
Pada saat itu, jumlah peserta tidak mencapai sepertiga dari peserta, sekitar 247.918 pembayar pajak.
“Nilai properti menunjukkan dan adil, hanya 1,250,67 triliun rp, atau sekitar 25,7 persen dibandingkan dengan volume sebelumnya,” katanya.
Selain itu, Volume III III III dianggap pajak dalam waktu singkat. Tetapi langkah -langkahnya takut untuk mengikuti pembayar pajak dalam jangka panjang.
Sappono Budi Prancis, direktur Pratama-K KR Coe Institute (TRI), Institut Penelitian Pajak, menjelaskan bahwa implementasi wajib pajak dapat membutuhkan dua cara untuk membuat wajib pajak.
Pertama, menghasilkan pajak. Kedua, memberikan pajak yang paling baik melalui program agnesti.
“Metode pertama di atas membutuhkan upaya dan waktu pemeriksaan pajak atau investigasi yang intens, yang merupakan kontrol atau investigasi yang bertarung dengan cakupan.
“Metode pertama mungkin kurang efektif, tetapi harus menggunakan keadilan. Banyak negara melakukan hal ini,” katanya.
Sementara itu, alat lain tampak lebih efektif dalam waktu singkat. Menurutnya, Antnindy cenderung menggunakan keadaan yang diperlukan lebih cepat, bahkan kandidat lebih rendah.
Perancis melihat risiko aplikasi jangka panjang untuk aplikasi. Misalnya, di rumah, ini mengurangi tingkat subjek pembayar pajak.
“Sebaliknya, sebuah negara yang terkait dengan pemikiran singkat. Untuk non -ketekanan jangka panjang dapat meningkat. WP adalah perlakuan yang tidak adil,” katanya.
Lihatlah dua cara, mereka tidak melihat kesempatan untuk mengurangi situasi pajak. “Sesuai dengan penjelasan di atas, pajak akan meningkat untuk tahun ketika ada program. Dengan demikian, pemerintah tidak mengalami pendapatan potensial,” katanya.
Comments are closed